Peran PDRI Akhirnya Diakui Selama setengah abad peran PDRI hendak dilupakan.

PADANG, REPUBLIKA -- Hari ini, 19 Desember, adalah Hari Bela Negara. Hari Bela Negara adalah hari untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Alas penetapan hari besar baru, itu, adalah Keputusan Presiden (Keppres) No 28/2006.

''Saya telah mengeluarkan keputusan presiden yang menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara,'' kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Nusantara ke-7 di Pelabuhan Teluk Bungus, Padang, Sumatra Barat, Senin (18/12).

Hari Nusantara adalah hari untuk memperingati deklarasi Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam peringatan kemarin, Presiden antara lain didampingi Menko Polkumkam, Widodo AS; Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman; dan Ny Ani Yudhoyono.

Presiden menyatakan PDRI terpaksa didirikan pada 19 Desember 1948 karena tuntutan keadaan. Sebab saat itu, kata Presiden Yudhoyono, ''Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tidak bisa melaksanakan tugasnya karena desakan Belanda.''

Irman Gusman mengatakan penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara memperlihatkan adanya political will pemerintah untuk meletakkan sesuatu pada konteksnya. Sebab menurutnya, selama ini ada missing link dalam sejarah nasional.

''Mengapa disebut sebagai Hari Bela Negara, karena peristiwa itu memang heroik. Peristiwa itu tak bisa dilupakan begitu saja. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya,'' kata Irman saat dihubungi tadi malam.

Dilupakan
Sejarawan Taufik Abdullah mengatakan selama beberapa rezim sejarah PDRI itu hendak dikecilkan, bahkan hendak dilupakan. Padahal, kata dia, keberadaan RI secara hukum tetap diakui dunia internasional karena ada PDRI yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara.

''Keberadaan PDRI ini penting untuk menekankan kontinuitas Republik ini. Kalau tak ada PDRI, RI secara hukum tak ada lagi. Karena pemimpin RI seperti Soekarno dan Hatta ditawan Belanda. Tapi ini di atas kertas yaa, karena kita juga kan berjuang,'' kata Taufik kepada Republika, tadi malam.

Mengapa penguasa, khususnya Sukarno dan Soeharto ingin melupakan PDRI? Sukarno, kata Taufik, ingin melupakan PDRI karena saat itu dia sedang ditahan Belanda. ''Sukarno tak sekalipun menyebut PDRI, bahkan termasuk di dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams,'' katanya.

Adapun Soeharto, kata Taufik, berkepentingan melupakan PDRI karena digerakkan oleh orang-orang sipil serta soal Jawa-non Jawa. ''Walaupun hendak di lupakan, di era Pak Harto juga pertama kali ada izin seminar tentang PDRI. Tapi itupun atas desakan banyak tokoh,'' ungkap Taufik.

Akankah ada pengaruh penetapan Hari Bela Negara dengan persoalan sejarah PDRI? Taufik mengatakan, ''Yaa mungkin porsi PDRI dalam sejarah formal akan lebih besar. Kalau dulu kan sejarah PDRI itu hanya ditulis satu dua kalimat saja.''

Sejarah PDRI terkait dengan jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda. Beberapa jam sebelum Yogyakarta jatuh, sebuah sidang kabinet darurat digelar. Hasilnya: ''Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI di Sumatra....''

Surat mandat tersebut kabarnya tidak sempat diterima Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai menteri kemakmuran karena sulitnya telekomunikasi. Namun kabar itu telah beredar dan sampai ke telinga Sjafruddin.

''Meski belum menerima surat mandat, Sjafruddin beranggapan legitimasi historis lebih penting daripada legitimasi konstitusional. Karena itu dia mendirikan PDRI, apalagi mandat kan memang sudah keluar. Peran Sjafruddin dan PDRI juga diakui Jenderal Sudirman dan Tan Malaka,'' kata Taufik Abdullah.

Melegakan
Putra keempat Sjafruddin Prawiranegara, Farid Prawiranegara, mengaku terharu mendengar penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. ''Ini melegakan. Setelah 50 tahun, akhirnya diakui juga eksistensi PDRI. Selama ini jasa itu dinafikan, bahkan dilecehkan,'' katanya, kemarin.

Menukil Biografi Sjafruddin Prawiranegara yang ditulis Ajip Rosidi, Farid mengatakan ayahnya tak pernah menerima surat mandat dari Yogyakarta. Kalau surat mandat itu sampai, Sjafrudin mengatakan dalam buku itu akan langsung menyebut dirinya sebagai presiden RI.
Farid menambahkan,''Ayah menyatakan PDRI adalah untuk menyelamatkan bangsa. PRRI adalah koreksi atas manajemen pemerintah. Inilah yang disalah mengerti dan semakin kacau persepsinya pada era Soeharto di mana tentara ingin selalu dinyatakan sebagai pihak yang paling berjasa.''

Selama hidup, Farid mengungkapkan ayahya tak begitu peduli soal penghargaan atas jasanya. Sjafruddin, kata Farid, menyerahkan semua penilaian kepada sejarah. Dan selama 50 tahun, Farid mengatakan keluarganya mendapat stigma negatif, dicap sebagai anak pemberontak.
Sjafruddin yang pernah menjabat wakil perdana menteri, gubernur Bank Indonesia pertama, dan menteri keuangan, menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. ''Banyak koruptor,'' kata Farid menirukan ayahnya. Sjafruddin memilih dimakamkan di Tanah Kusir, bersama rakyat biasa.

Pengamat politik Fachry Ali juga lega atas pengakuan eksistensi PDRI. Menurut dia, hal itu menunjukkan munculnya situasi politik yang semakin egaliter antara pusat dan daerah. ''Mengharukan! Peran daerah yang selama ini kadang hanya dianggap sebagai biang kerusuhan, oleh pemerintah pusat kini diakui eksistensinya,'' katanya, tadi malam.

Absennya pengakuan atas peran PDRI, kata Fachry, telah lama menjadi sumber keresahan. ''Kasus ini kan kemudian kini menjalar pada persoalan Aceh.''

Fakta Angka
8 Bulan
Usia PDRI yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara, mulai Desember 1948 hingga Juli 1949. PDRI didirikan di Bukittinggi, saat ini masuk wilayah Sumatra Barat.