DAFTAR ISI: tentang saya | being moderat | project5 | galeri | simple view | tanJabok.com

MAN BEHIND ME: muhammad, syekh abbas, afa, tan malaka, m.hatta, m.natsir, dt.ribandang-dt.ketemanggungan, umar bin khatab, ali bin abi thalib, etc...

as MINANG's: it isnt about narsism, every man shouldnt forget who they really are... if they do, they just burried their identity, let this be our opportunities/potentials, not threats... a half man dont know where they stand on...

Showing posts with label logika negara. Show all posts
Showing posts with label logika negara. Show all posts

03 November 2007

BioFuel & Foodsupply, an Indonesian View

opini terhadap issue energi global -energiindonesia- oktober 2007)

Kritik dunia atas pengembangan biofuel yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara tropis lainnya melahirkan sebuah pernyataan pedas "fuel or food", hal ini didasarkan argumentasi penggunaan lahan untuk pengembangan biofuel atau untuk penanaman tanaman pangan.

Indonesia boleh bangga disatu sisi, akan tetapi tekanan untuk terus mengeksplorasi hutan dan lahan kritis untuk pengembangan biofuel terus mendapat sorotan tajam dari berbagai negara didunia.

Apakah kelaparan akan menjadi ancaman besar setelah konversi energi ke biofuel terjadi, bagaimana dengan global warming yang ditenggarai oleh penyusutan hutan tropis di daerah khatulistiwa?

Yang menjadi pertimbangan oleh dunia Internasional adalah, potensi energi regional (milik Indonesia dan negara tropis lainnya) dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan internasional. Untuk apa?

Indonesia tidak perlu khawatir selama pertimbangan energi diprioritaskan untuk kebutuhan nasional, maka selama itu Indonesia tidak perlu melakukan eksploitasi besar-besaran, cukup memanfaatkan lahan kritis.

Akan tetapi fakta yang dilapangan sudah terjadi, beberapa perusahaan swasta, baik skala nasional, regional maupun internasional sudah mulai merambah area ini. Sehingga bisa dikatakan eksploitasi besar-besaran akan dilakukan oleh pihak swasta untuk pengembangan biofuel.

Pemerintah sebagai pemegang regulasi pengembangan energi alternatif harus secepatnya bertindak, pengembangan energi biofuel erat kaitannya dengan lahan yang tersedia, sedangkan negara tropis seperti Indonesia akan terus dihantui oleh bencana alam dikarenakan pengeksploitasian hutan.

Jangan beri mereka lahan, jangan beri mereka energi.

Inilah bargaining position Indonesia di masa yang akan datang, tidak memberi investor internasional lahan untuk pengembangan biofuel sama saja tidak memberi mereka energi. Artinya sama saja mengamankan sumberdaya energi di Indonesia.

Sudah menjadi rahasia umum, strategi pengembangan SDA di Indonesia mendapatkan kritikan tajam oleh masyarakat, bagaimana mungkin bahan bakar minyak yang pada umumnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat harus diimpor terlebih dahulu.

Inilah yang saya kemukakan sebelumnya tentang secara de facto dan de yure kepemilikan minyak di Indonesia.

Jangan sampai tertipu dua kali.

Katakan cukup untuk saat ini, yang lalu biarkanlah berlalu, tambang tembaga di jayawijaya, minyak bumi, dan lain sebagainya. Tapi untuk kedepan, biarkan putera puteri Indonesia yang mengembangkan potensi energi nasional untuk dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia.

01 November 2007

civilization & nationstate

Peradaban (civilization) adalah hal yang berbeda dengan Negara (nationstate), begitu juga sebaliknya.

Ketidakserupaan ini dikarenakan perbedaan pijakan awal (obyek) dan tujuan akhirnya.

Peradaban dibangun dengan dasar kesejahteraan (welfare) sedangkan negara dibangun berdasarkan dasar optimalisasi fungsi kelembagaan.

Karena perbedaan ini pula, dalam proses pengembangannya pastilah terdapat tujuan-tujuan yang dirasa tidak optimal bagi pengembangan kesejahteraan akan tetapi berlaku optimal bagi fungsionalisasi kelembagaan.

Sebagai contoh, DI Yogyakarta, dikarenakan mayoritas areal di Yogyakarta didominasi oleh keraton, maka internalisasi nilai-nilai dan budaya dikembangkan berdasarkan nationstate, penentuan kesejahteraan diberlakukan setelah fungsi-fungsi telah optimal. Dan ini berjalan dengan baik.

Minangkabau, areal adalah hak milik ulayat (adat) karena internalisasi nilai-nilai nationstate pastinya tidak akan berjalan optimal, sehingga salah satunya harus dikorbankan.

Apakah civilization based atau nationstate based yang akan kita pilih untuk mengembangkan Indonesia sebenarnya tidak masalah, tinjauan yang sama diberikan oleh salah satu founding father tan malaka, tidaklah masalah harus monarki, presidential, parlementer, federasi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah bentuk-bentuk itu sesuai dengan karakteristik bangsa ini, sesuai dengan karakter areanya, karakter manusianya, dan lain sebagainya.

referensi: Demokrasi Kita (hatta), Politik (Aristotle), 100% Merdeka (Tan Malaka), dsb

03 October 2007

institusi miss

Hambatan terbesar bagi perkembangan Indonesia yang kerakyatan adalah instrumen institusi itu sendiri. Sebagaimana bagusnya sang pemimpin, baik sekalipun, belum tentu bisa merubah keadaan yang terjadi di karenakan nya tidak adanya instrumen yang bisa dioptimalkan untuk menjamin kerakyatan itu sneidri.

Dalam konsep neoliberal, tujuan utama dari pemerintahan adalah menjamin adanya pertumbuhan yang pesat dalam perekonomian kapital, dimana dominasi salah satu pihak diperbolehkan. Hal yang berbeda yang menganut sistem kerakyatan atau welfare state, dimana dalam setiap institusi terdapat instrumen-instrumen yang menjamin kepentingan tertinggi lembaga negara adalah keadilan sosial, walaupun bukan dengan cara menjadi negara sosial.

Dalam konsep neoliberal, pasar bebas, yang dianut oleh amerika, dewasa ini dikenal sebuah terobosan yang bernama pengembangan aset masyarakat. Aset masyarakat dikembangakan dengan tujuan mengcounter kepentingan masyarakat yang tidak disediakan oleh negara.

Untuk Indonesia, dimana dalam idealisme para manusianya terbesit wacana-wacana untuk menjamin kehidupan sosial, tapi malang, cara-cara yang digunakan adalah cara-caa yang menganut sarkastik liberalisme. Artinya entah kapan kita akan benar-benar melihat dalam negara ini apakah keadilan sosial benar-benar dapat terjamin.

Amerika yang menggembor-gemborkan demokrasi ternyata menyimpan udang dibalik batu, ketika perangkat demokrasinya telah mampu menggerogoti suatu negara, maka secara tidak langsung perangkat penjaminan terhadap pasar bebas neo liberal terbuka, inilah salah satu strategi dalam belahan dunia untuk merubah aset-aset penting dalam dunia (red.) menjadi lebih demokratis (neoliberal red.) artinya peluang untuk berbisnis pun lebih besar.

Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah kita tahu?

02 October 2007

Mudik

tiket tiba-tiba melambung naik, kenapa??

apakah karakter bangsa ini juga terpengaruh karena iklim yang diciptakan institusi seperti menaikkan tiket transportasi [perusahaan yg notabene masih dimiliki negara].

akibatnya??

apakah sudah jadi karakter bangsa ini, karena secara karakter ini telah melembaga dan diformalkan oleh negara.

entah lah, ada komentar??

20 December 2006

Sjafruddin Prawiranegara

masih ingat ketika ayah dan orang "gaek" dikampung ku bercerita tentang mr. syaf dan ikan kalua dan kelapa muda. mereka menjejakkan kaki, berdiskusi akan arah pergerakan, mencapai satu limit akan sebuah aksi, untuk Indonesia.
Di tempat ini aku menemukan jiwa ku, tempat aku akan kembali, pasti!! (abie)
------

Oleh : Asro Kamal Rokan (Resonansi Republika)

"... kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti. Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh ...."

Kalimat heroik itu diucapkan Sjafruddin Prawiranegara, pada 23 Desember 1948, sehari setelah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk di perkebunan teh, Halaban, sekitar 15 km selatan Payakumbuh, Sumatra Barat. Tokoh-tokoh republik, yang ketika itu berada di Sumatra Barat, di antaranya Mr T Mohammad Hassan; Ketua Komisaris Pemerintah Pusat, Mr SM Rasyid; Kolonel Hidayat; dan juga Dirut BNI, Mr A Karim. Mereka bertindak cepat, dan memutuskan membentuk PDRI yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara.

Ini keputusan luar biasa dan sangat cepat. Bayangkan apa yang terjadi jika Sjafruddin --yang ketika sebagai Menteri Kemakmuran -- tidak punya inisiatif di saat Soekarno dan Hatta ditawan dan Yogyakarta sebagai ibu kota negara dikuasi Belanda? Melalui siaran radio, setelah Yogyakarta dikuasai pada 19 Desember 1948, Belanda menyatakan Republik Indonesia telah bubar. Tidak ada lagi Pemerintah Indonesia. Kekuasaan penuhnya di tangan Belanda. Sjafruddin dan kawan-kawan berdiri dan menyatakan Indonesia tidak bubar. "Kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset," kata tokoh Masjumi ini. "Kami meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah RI, karena kami pemerintah yang sah!"

Seperti ditulis dalam situs Wikipedia Indonesia, PDRI (1948-1949) terus bergerilya di hutan-hutan, menyerang kepentingan Belanda. Mereka membentuk wilayah pemerintahan militer di Aceh, Tapanuli dan Sumatra Timur, Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Mereka menggelorakan perlawanan. Belanda, dengan nada mengejek, menyebutkan PDRI sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Perlawanan PDRI tidak saja menyulitkan Belanda di lapangan, tapi juga memengaruhi citra Belanda di internasional. Mereka dikecam, dan Belanda terpaksa duduk dalam perundingan Roem-Royen, 1949. Sjafruddin mendukung perjanjian Roem-Royen, apalagi pimpinan Masjumi, M Natsir, meyakinkan Sjafruddin untuk datang ke Jakarta. Pada 14 Juli 1949, sehari setelah sidang yang dipimpin Soekarno, Sjafruddin menyerahkan mandat kepada Wakil Presiden M Hatta, yang kemudian kembali menjadi Perdana Menteri. PDRI telah menyelamatkan Indonesia.

Tanyakan kepada genarasi muda, bahkan mereka yang lahir pada 1960-an, apakah mengetahui peran penting PDRI itu? Sejarah yang ditulis pada masa kepemimpinan Soekarno, tak banyak menjelaskan soal ini. Masa Orde Baru, peristiwa ini seperti diletakkan di tumpukkan buku paling bawah. Tak dianggap penting, bahkan dilupakan. Lebih ironis, pada masa Orde Baru itu pula, keluarga Pak Sjaf --seperti juga keluarga Pak Natsir, Pak Roem, dan tokoh-tokoh Masjumi lainnya-- diangap sebagai anak pemberontak, kehidupan mereka dipersulit.

Setengah Abad, peran PDRI itu tersembunyi dalam tanah sejarah bangsa ini, sampai kemudian Selasa (19/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan PDRI pada tempatnya. Dalam Keppres 28/2006, Presiden menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang PDRI. Setengah Abad, waktu yang lama untuk meletakkan kebenaran. Jika masih hidup, Pak Sjaf mungkin tak berharap gelar pahlawan --beliau sendiri memilih dimakankan di Tanah Kusir daripada Kalibata-- namun sejarah haruslah diletakkan di tempatnya yang benar.

Sejarah tak dapat disembunyikan, tidak dapat ditiadakan, karena dia tak pernah mati, dan pasti muncul pada saatnya.

24 December 2004

M. Natsir, Islam sebagai Konstituen

Alhamdulillah mungkin pertama kali yang saya pantas ucapkan, setelah sekian lama akan perasaan ingin tahu mengenai pemahaman “islam sebagai konstituen”. ada beberapa hal yang memang kerap kali saya maupun kita dengar dari beberapa sumber, bahwa islam sebagai konstituen mengindikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, termasuk didalamnya UUD disesuaikan dengan konstituen islam, yakni alquran dan alhadits.

Terbesit juga sebuah opini dari seorang kawan, yang mengatakan “apakah islam dapat mengcover segala kemajuan dewasa ini?, memang ada sebuah tanda tanya besar dalam benak saya, apakah bisa? Bukan berarti saya pesimis, tapi tampaknya belum ada sebuah wacana aplikatif yang memang dapat dicerna, ataupun jika tidak begitu yang terjadi adalah pesimis bahwa agama dalam hal ini islam diobyektifkan. Dalam pandangan masyarakat umum, agama adalah sebuah milik pribadi, artinya perihal agama adalah antara persoalan yang terjadi hamba dengan tuhannya, dan ini tidak etis untuk diobyektifkan.

Hingga tadi, dua hal diatas merupakan opini yang paling rasional dan dapat saya pertimbangkan.

Lalu saya membaca sebuah tugas akhir dari seorang mahasiswa tingkat satu dari perguruan islam negeri yang berjudul “Pemikiran Politik Muhammad Natsir” yang disusun oleh Muhammad Hidayatullah. Ada sebuah tulisan yang menarik yang dilontarkan oleh M. Natsir tentang konstituen ini, bahwa yang dimaksud dengan islam sebagai konstituen adalah syariah (hukum islam) berperan dalam urusannya dengan urusan antar manusia (muamalah) selama manusia itu masih bersifat manusia (makhluk sosial), adapaun mengenai aplikasi dalam bidang lainnya seperti iptek, menurut beliau hal tersebut bersifat keduniaan yang selalu bertukar dan berubah menurut tempat, zaman dan keadaan, sehingga hal-hal tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi yang pertama.

Segarlah dalam pemikiran saya, jikalau dalam perihal kehidupannya umat islam memahami dan mengideologikan islam sebagai jalan hidupnya (bukan berarti dia seorang kyai atau ustadz) maka isyaallah semua hal yang bersifat hubungan antar manusia akan berjalan dengan semestinya, artinya jikalau dasarnya sudah baik dan terjaga maka selanjutnya hanya menyesuaikan.

H. A. R. Gibb mengatakan, “Islam sesungguhnya lebih dari sebuah sistem agama saja, dia itu adalah sebuah kebudayaan yang lengkap”.

Teranglah kini isi pemikiran saya mengenai maksud islam sebagai konstituen.

Recommended